Permen Pu No 1 Tahun 2014

Permen Pu No 1 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik. 2 Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan masyarakat antara lain melalui.

Edoc Direktorat Bina Penataan Bangunan

2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489.

Permen pu no 1 tahun 2014. PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. 24 Februari 2014 JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR KINERJA DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM.

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR. PERMEN Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02PRTM2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi. IndonesiaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 1 Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 1 NOMOR 12 PRTM2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Menimbang. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP250MENXII2008 TENTANG KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK DATA DARI JENIS INFORMASI KETENAGAKERJAAN. 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA LEMBAGA.

2 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas jenis pelayanan dasar sasaran indikator dan batas waktu pencapaian. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum.

01 PRTM2014 TANGGAL. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16. Hal ini karena banyak pengadaan barangjasa pemerintah dalam bidang jasa konstruksi yang pelaksanaan pengadaannya tetap harus berpedoman pada aturan Pekerjaan Umum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05PRTM2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum TEU. PERMEN PU NOMOR 09PRTM2014 3 f Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 1 Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satker Pengguna PNBP dan para pihak pengguna peralatan konstruksi dalam rangka penghitungan dan penetapan tarif PNBP penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum. Tentang Pencabutan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan BarangJasa Pemerintah Download Perka LKPP No.

2014 No1490 8 Paragraf 2 Penyusunan Rencana Pasal 9 1 Penyusunan rencana dilakukan melalui tahapan kegiatan. Bahwa dalam rangka mengalirkan kelebihan air yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi. Pemerintah Propinsi menyampaikan laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase perkotaan tingkat 7 propinsi sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b di atas dan laporan evaluasi kinerja pengelolaan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a di atas kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya minimal 1 satu kali dalam satu tahun.

PERMEN-PU-03-2014 Pejalan Kaki Lampiran 7 January 2016. Salah satu peraturan yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum Permen PU. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11PRTM2014 Tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63.