Uujn 30 2004 - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan badan danatau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum. Jabatan Notaris - PROFESI.
Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Ditinjau Dari Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Pandangan Hukum Islam
Diundangkannya UUJN ini tentu saja disambut baik oleh kalangan Ilmu Hukum Hukum Notariat dan masyarakat pada umumnya terlebih lagi.
Uujn 30 2004. Undang-undang UU TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Pasal 16 ayat 1 UUJN No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No30 Tahun 2004.
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. 4432 LL SETNEG. PKPU3 Dalam Pasal 9 ayat 1 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa seorang Notaris yang dinyatakan dalam proses pailit maka Notaris tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
Ditetapkan 14 Jan 2014. NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. PERBEDAAN UUJN 302004 DAN PERUBAHAN UUJN 22014.
Untuk menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehubungan dengan revisi UUJN maka konsep cyber notary merupakan salah satu topik yang akan menjadi pembahasan menarik.
Konsep cyber notary berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas. Penjatuhan sanksi terhadap notaris yang bersikap memihak diatur dalam UUJN kode etik notaris dan Permenkumham No61 Tahun 2015 tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris yang bersikap memihak tersebut.
No302004 UUJN not in Article 96 paragraph 1 of the Regulation of the Head of Land Board No82012 which regulates te authentic deed for the Land Certificate Issuing Officer PPAT. 2004 NO117 TLN NO. Ditetapkan 14 Januari 2014.
Pasal 57 UUJN Grosse Akta Salinan Akta Kutipan Akta Notaris atau 302004 pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya Notaris Pengganti atau pemegang Protokol Notaris yang sah. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 diubah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas.
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Undang-undang UU TENTANG Jabatan Notaris. Sementara itu UUJN melarang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta yang.
Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Tugas Notaris Pengganti Khusus adalah membuat akta tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam surat penetapannya sebagai notaris karena hanya ada seorang notaris di satu kabupaten tersebut.
Prolegnas prioritas Tahun 2011 adalah UU No. Saat ini Jabatan Notaris diatur dengan UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. The deed of SKMHT is not a guarantee institution like the existing guarantee institution but only a Power of Attorney Authentic from the debtor guarantor to. Perubahan UU Jabatan Notaris dilakukan pada tahun 2014 dengan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Barulah di tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang No. Diatur di Pasal 1 angka 4. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran.
Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUJN. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JABATAN NOTARIS.
Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.
Jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat.
Jika Notaris Meninggal Dunia Kartika Law Firm
Uu No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia
Profesi Notaris Sebagai Jabatan Terhormat
Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ppt Download
Uu No 30 Thn 2004 Tentang Jabatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia
Peraturan Jabatan Notaris Ppt Download
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Ppt Download
Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ppt Download
Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ppt Download
Tabel Perbandingan Uujn 2004 2014
Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang Undang No 30 Tahun 2004 Jo Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan Jabatan Notaris Ppt Download
Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pasal 16 Ayat 1huruf M Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan
Undang Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Ppt Download
