Perpres No 17 Tahun 2015

Perpres No 17 Tahun 2015 - Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 30 Tahun 2015 2015 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015

Perka bkpm ri no 17 tahun 2015.

Perpres no 17 tahun 2015. NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. InfoASNid Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Komisi Yudisial Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung. Peraturan Pemerintah PP TENTANG Ketahanan Pangan Dan Gizi.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700. Bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian.

Halaman ini telah diakses 12606 kali. Mar 25 2018 Arsip Hukum Perpres Keppres 0 comments. Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5680 LL SETNEG. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol di Sumatera Pemerintah. Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Dalam Negeri.

Perpres no 19 tahun 2016 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013. NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Perpres Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

Pasal 17 1 Pelayanan pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf d terdiri dari. PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Presiden PERPRES TENTANG Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2016 View Batang Tubuh Perpres Rincian APBN 2016 View Lampiran VII Transfer ke Daerah dan dana Desa. NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang. Peraturan Presiden PERPRES NO.

Perpres No 20 Tahun 2016 ttg PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2015. Peraturan Pemerintah PP NO. Pencetakan STNK dan TNKB.

Perpres no 21 tahun 2016 ttg BEBAS VISA KUNJUNGAN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849. Pasal 18 1 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan Deputi dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan dimaksud tanpa kehilangan statusnya.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340. Perpres no 23 tahun 2016 ttg ASIAN DAN. Peraturan Pemerintah PP ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Lembaran Negara Republik. 2 Pelayanan pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk setelah dilakukan. Perpres no 22 tahun 2016 ttg INDONESIA DAN ARMENIA.

Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan perlu. Microsoft Word - Lampiran Perpres Nomor 131 Tahun 2015 Author. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Lembaran Negara Republik.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019. Pasal 17 Kepala Staf Kepresidenan Deputi dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil. FUNGSI KEMENTERIAN Pasal 3 Perpres 172015 Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang infrastruktur keagrariaanpertanahan hubungan hukum keagrariaanpertanahan penataan agrariapertanahan pengadaan tanah pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penanganaan masalah agrariapertanahan pemanfaatan tanah.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015

Perpres No 87 Tahun 2014

Perpres 7 2015

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Seputar Nomor

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019 Nawasis National Water And Sanitation Information Services